Rapat Paripurna DPRD Prov. Sultra Selasa (30/4) dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan atas empat buah Ranperda dibuka Wakil Ketua DPRD Ir. Hj. Masyhura. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan antara lain, Fraksi Golkar, Fraksi Persatruan Pembangunan, Fraksi Amanat Kemerdekaan, Fraksi Kebersaman, Fraksi Keadilan Sejahtera kali ini disampaikan secara kolektif oleh H. Abd. Rasyid Syawal, S.Pd. selaku juru bicara Fraks-Fraksi yang juga merupakan Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan.
H. Abd. Rasyid Syawal, S.Pd dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi menyatakan ada beberapa pandangan yang perlu mendapat jawaban dari Pemerintah Daerah atas keempat raperda dimaksud.
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara
Terhadap pembentukan PD. BPR, Bank Sejahtera, diharapkan dapat menyelenggarakan usaha-usaha seperti menghimpun dana dari masyarakat dan / atau lembaga masyarakat di tingkat desa / kelurahan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan / atau bentuk lain yang disamakan; memberikan dan mengeluarkan kredit; memberikan pembinaan kepada usaha mikro kecul dan menengah; menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan antar bank lainnya; dan menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi-Fraksi DPRD menilai upaya Pemerintah Daerah mendirikan BPR tersebut adalah dalam upaya mendorong perekonomian daerah, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Namun yang perlu mendapatkan penjelasanan lebih lanjut dari Pemda apakah dengan pendirian BPR di 12 Kab. Kota tidak tumpang tindih pelayanan BPR dengan BPD, yang keduanya merupakan BUMD. Fraksi-Fraksi Dewan juga meminta penjelasan hubungan kerja kedua lembaga keuangan tersebut secara vertikal pun horisontal.
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Sultra.
Bertitik tolak dari landasan yuridis, maka Fraksi-Fraksi DPRD berpendapat bahwa pembentukan lembaga ini sudah selayaknya ada agar bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang terjadi, penangannya dapat secara sistematis terpadu dan terkoordinasi.
Fraksi-Fraksi DPRD juga memberi apresiasi kepada pemerintah daerah dalam pembentukan organisasi ini. Namun, Fraksi-Fraksi DPRD perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, bagaimana hubungan kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, dan Badan Kerbang (Satkorlak), karena selama ini yang menangani masalah penanggulangan bencana adalah Dinas Sosial dan Badan Kesbang (Satkorlak).
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Sultra
Fraksi-Fraksi DPRD menyambut baik raperda tersebut. Meskipun keberadaan sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tersebut sudah lama ada, namun tidak berfungsi secara optimal, sehingga sering diibaratkan sebagai cendawan dimusim kemarau yang hidup enggan matipin tak mau.
Fraksi-Fraksi DPRD mengharapkan keberadaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ke depan lebih dioptimalkan khususnya pembinaan terhadap PNS.
Penyelenggaraan, Pengusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut.
Menilai raperda yang diajukan Pemerintah Daerah sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan, namun perlu digarisbawahi bahwa didalam penetapan besaran tarif retribusi yang akan dipungut terhadap izin usaha perusahaan angkutan laut dan pelayanan rakyat benar-benar berdasarkan prinsip retribusi perizinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga disatu sisi dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, namun disisi lain tidak menjadi beban yang memberatka pengguna sarana transportasi laut. (Ade)
30 Apr
